Lowongan Kerja LKPP Maret 2015

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.

Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Unit Kerja Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP Tahun Anggaran 2015, dengan ini kami membuka proses rekrutmen Tenaga Jasa Lainnya sebagai berikut:

Posisi	Persyaratan	Jumlah Personil yang Dibutuhkan	Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Programmer	Pendidikan Minimal S1 Teknik Informatika/S1 Sistem Informasi Menguasai Bahasa Pemrograman	1 (satu) orang	Memperluas atau memodifikasi sistem untuk melayani tujuan baru atau meningkatkan alur kerja. Menguji, memelihara, dan memantau program komputer dan sistem, termasuk koordinasi instalasi program komputer dan sistem. Mengembangkan, dokumen dan merevisi prosedur desain sistem, prosedur pengujian, dan standar kualitas. Meninjau dan menganalisa hasil print-out komputer dan indikator kinerja untuk menemukan masalah kode, dan memperbaiki eror dengan mengkoreksi kode. Berkonsultasi dengan manajemen untuk memastikan kesepakatan pada prinsip-prinsip sistem. Berunding dengan klien mengenai jenis pengolahan informasi atau perhitungan kebutuhan program komputer. Berunding dengan klien mengenai jenis pengolahan informasi atau perhitungan kebutuhan program computer. Membaca manual, berkala, dan mereport secar teknis untuk belajar bagaimana mengembangkan program yang memenuhi kebutuhan staf dan pengguna. Mengkoordinasikan dan menghubungkan sistem komputer dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan kompatibilitas dan sehingga informasi bisa dibagi. Menentukan software atau hardware komputer yang diperlukan untuk mengatur atau mengubah sistem. Menyusun laporan bulnan progress kegiatan/capaian dan kegiatan	April-Desember 2015
Staf Pendukung	Pendidikan Minimal S1 Mampu bekerjasama dengan Tim Mampu mengoperasikan Microsoft Office	1 (satu) orang	Mendukung kelancaran tugas pengelola dan kelompok kerja e-Katalog Mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kerja e-Katalog Melaporkan kemajuan harian progres katalog; dan Melakukan pengarsipan dokumen katalog	April-Desember 2015

Adapun syarat administrasi yang harus dikirimkan sebagai berikut:

1. Surat Lamaran

2. Curriculum Vitae/Resume

(Catatan: Bagi Tenaga Ahli Aplikasi agar menyertakan uraian pengalaman pekerjaan/proyek baik yang pernah ditangani baik di lingkup swasta maupun Pemerintah)

3. Foto 4x6 berwarna

4. Salinan Ijasah yang telah dilegalisir

5. Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir

6. Salinan Sertifikat yang dapat menunjang pelaksanaan tugas

Syarat administrasi tersebut mohon untuk dapat dikirimkan ke email: mustika.rosap@gmail.com atau mustika.rosalina@lkpp.go.id paling lambat Hari Jum’at, Tanggal 13 Maret 2015.